Salam A Choen!

Kontroversi seputar interpelasi sampai kini tak kunjung selesai. DPR sebagai pengusung bersikukuh agar presiden menghadiri sidang paripurna yang membahas interpelasi  tersebut, yaitu masalah resolusi PBB atas Iran . Presiden pada sidang paripurna tidak bisa hadir dan mengutus tujuh orang menteri sebagai penggantinya. Namun, DPR menolak utusan tersebut.

DPR dan presiden sejatinya adalah dua lembaga yang sejajar kedudukannya. Tidak ada yang mengungguli yang satu sama yang lainnya. Akan tetapi, bukti di lapangan seakan menyatakan, antara DPR dan presiden sedang beradu kekuatan, siapa yang lebih kuat?

DPR merupakan lembaga yang memperhatikan aspirasi rakyat untuk kemajuan negeri dan bangsa. Begitupun dengan presiden. Konflik yang tengah terjadi di antara dua kutub tersebut, seakan tengah mempertontonkan kepada publik, betapa tidak matangnya paradigma berpikir mereka. Padahal, mereka merupakan insan-insan terpilih yang dipilih lewat ajang bergengsi yang namanya demokrasi.

Resolusi PBB no. 1474 yang memberikan sanksi pada Iran menjadi persoalan intinya. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pucuk kekuasaan pemerintahan negeri ini menyatakan menyetujui terhadap resolusi tersebut. Dengan kata lain, Indonesia menyetujui agar Iran memberhentikan program nuklirnya.

Padahal, dalam kunjungannya, presiden Iran, Mahmoed Ahmadinejad beberapa waktu silam, Indonesia menyatakan bahwa bangsa ini mendukung program nuklirnya, yang memang sebagaimana dikatakan Mahmoed, bahwa program nuklirnya hanya untuk keamanan dunia, bukan untuk kekacauan dunia sebagaimana dituduhkan Amerika Serikat.

Konflik yang terjadi antara Senayan dan Istana merdeka sungguh meerupakan ironi di wajah publik. Di saat Indonesia, kini masih dibombardir dengan segala kesemrawutan, mulai dari lumpur Lapindo yang masih belum berkesudahan, taraf pendidikan yang rendah sampai aneka warna bencana terus bertubi-tubi menggoncang bumi pertiwi. Tapi para penguasa negeri ini, malah asyik dan sibuk mempertentangkan wacana bangsa lain yang nota benenya sebagai urusan sekunder. Seyogyanya, sebelum kita memperjuangkan bangsa lain, benahi dulu urusan internal sebagai utilitas primer yang tak terbantahkan lagi. Masalah bangsa lain, kenapa kita yang ribut?

Dinamika interpelasi yang digolkan DPR hanya merupakan ajang adu kekuatan dan pertarungan bullshit antara DPR dan presiden. Yang sepertinya, meski itu ada  maupun tidak, tidak akan menambah keuntungan bagi bangsa ini. SBY sebagai presiden dan Indonesia sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap PBB merasa takut bila tidak mematuhi PBB.

Sementara, anggota dewan (DPR) –meski tidak semuanya- dengan dalih aspirasi rakyat terus menyerang presiden atas dukungannya terhadap resolusi tersebut dan melupakan bahwa lembaga itu di bentuk sebagai wadah perbaikan rakyat dan bangsa. Mestinya, DPR dan presiden bisa kooperatif dan komunikatif dalam memenuhi tuntutan rakyat bukan malah bersebrangan.

Interpelasi yang tengah terjadi bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan politik semata. Maka, dari hal yang seperti inilah, citra “politik” di wajah publik di ragukan. Dan sejauh ini, hadir atau tidaknya presiden pada sidang paripurna DPR tidak perlu dibesar-besarkan. Karena dalam tata tertib sidang pun telah jelas, bahwa presiden dapat mengutus orang yang dipercaya sebagai penggantinya. Jadi, siapapun yang di utus sebagai pengganti presiden, entah itu menteri atau bahkan seorang bupati/walikota sekalipun (bila di percaya presiden) sah untuk mewakilinya atas nama presiden dan DPR tidak perlu menolaknya.

(Terbit pada Majalah Syirah, edisi 18 June 2007)

*MAHASISWA FDI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.